BLITAR || Bratapos.com – Dari Istana Gebang, Kota Blitar, rumah masa kecil Proklamator Soekarno, seruan untuk mengembalikan arah demokrasi Indonesia kembali digaungkan. Dalam sebuah forum diskusi bertajuk “Reaktualisasi Nilai Pancasila dalam Menjawab Tantangan Demokrasi”.

Kegiatan yang digelar pada Jumat malam (24/4/2026) tersebut menghadirkan Mohammad Trijanto, SH., MM., MH., sebagai narasumber utama. Forum ini sekaligus menjadi ruang refleksi kritis terhadap kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai kian menjauh dari nilai-nilai ideologis bangsa.

Dalam pemaparannya, Trijanto menyuguhkan perspektif tajam mengenai relasi antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik. 

Ia tampil bukan hanya sebagai akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga sebagai pengingat atas krisis ideologis yang dinilai tengah menggerogoti sendi-sendi demokrasi nasional.

Trijanto yang juga Direktur Revolutionary Law Firm, Ketua Umum IKA UNISBA Blitar, serta Kandidat Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, memaparkan pandangan kritis mengenai relasi antara hukum, kekuasaan, dan moralitas publik.

Dalam pemaparannya, ia menilai demokrasi Indonesia saat ini mengalami degradasi substansi. Praktik politik, menurutnya, tidak lagi digerakkan oleh nilai, melainkan oleh transaksi kepentingan.

“Hari ini kita tidak sekadar menghadapi penyimpangan demokrasi, tetapi menyaksikan demokrasi yang kehilangan ruhnya. Ketika Pancasila tidak dijadikan landasan operasional, yang muncul adalah demokrasi prosedural yang dikendalikan oleh uang, kepentingan, dan manipulasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, fenomena politik uang bukanlah hal baru, melainkan konsekuensi dari ditinggalkannya Pancasila sebagai sistem nilai bangsa.

“Jangan kita pura-pura heran melihat politik uang. Itu bukan penyakit baru, melainkan gejala dari sistem yang kehilangan ideologi. Ketika nilai ditinggalkan, uang akan mengambil alih sebagai bahasa utama kekuasaan,” ujarnya.

Mengacu pada pemikiran Soekarno, Trijanto menegaskan bahwa Pancasila seharusnya menjadi operating system dalam kehidupan berbangsa, bukan sekadar simbol formal.

“Kesalahan terbesar kita adalah menjadikan Pancasila sebagai retorika, bukan sebagai sistem etika yang hidup. Bung Karno merumuskannya sebagai jalan revolusi dan alat pembebasan rakyat, termasuk dari penindasan oligarki politik,” katanya.

Ia juga menyoroti kecenderungan praktik politik yang semakin oligarkis, di mana kekuasaan berputar pada segelintir elit bermodal besar.

“Jika demokrasi hanya dimenangkan oleh mereka yang memiliki kekuatan finansial, maka itu bukan demokrasi Pancasila, melainkan plutokrasi yang dibungkus prosedur pemilu,” tandasnya.

Berbeda dari pandangan umum yang menyalahkan individu, Trijanto menilai politik uang merupakan persoalan struktural.

“Kita terlalu fokus menyalahkan pelaku, tetapi lupa memperbaiki sistem. Politik uang adalah produk dari sistem politik yang permisif terhadap transaksi kekuasaan,” jelasnya.

Ia menegaskan, selama Pancasila belum dijadikan dasar dalam kebijakan publik, regulasi, serta standar etika kekuasaan, praktik manipulasi politik akan terus berulang.

“Tanpa keberanian menjadikan Pancasila sebagai basis regulasi dan rekrutmen politik, politik uang hanya akan berubah bentuk—semakin canggih dan sistematis,” ujarnya.

Menatap Pemilu 2029, Trijanto mengingatkan agar tidak terjebak pada optimisme tanpa perubahan mendasar.

“Pemilu bersih tidak cukup hanya menjadi slogan. Tanpa reaktualisasi Pancasila, harapan itu sulit menjadi kenyataan,” ucapnya.

Meski demikian, ia tetap membuka ruang optimisme dengan syarat adanya komitmen kolektif seluruh elemen bangsa.

“Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diinternalisasi dan dijalankan konsisten, politik uang akan runtuh dengan sendirinya karena kehilangan ruang hidup,” tegasnya.

Kepada generasi Z dan Alpha, Trijanto berpesan agar tidak hanya menjadi objek politik, melainkan subjek yang menentukan arah bangsa.

“Generasi muda bukan sekadar pemilih, tetapi penentu sejarah. Jika gagal memahami Pancasila secara utuh, mereka berpotensi menjadi korban sistem yang manipulatif,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan Pancasila harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebatas hafalan di ruang kelas.

Di akhir pemaparannya, Trijanto menutup dengan pesan reflektif.

“Bangsa ini tidak kekurangan aturan, lembaga, maupun pemilu. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk setia pada Pancasila. Tanpa itu, demokrasi hanya akan menjadi panggung transaksi, bukan alat keadilan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Bung Karno, Joko Pramono, menyampaikan bahwa forum ini menjadi upaya untuk mengembalikan arah bangsa yang dinilai mulai kehilangan kompas.

“Kita tidak kekurangan konsep, tetapi kehilangan arah. Kompas itu sudah jelas, yakni Pancasila yang dirumuskan Bung Karno sebagai amanat penderitaan rakyat,” ujarnya. (rf)