BLITAR || Bratapos.com – Ratusan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Blitar menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026) siang. Massa menuntut ketegasan pemerintah dan aparat terhadap organisasi ilegal yang dinilai mencatut nama serta identitas PSHT.

Dalam orasinya, Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, menegaskan bahwa pihaknya selama ini telah berulang kali menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi, namun belum mendapat respons konkret dari pemerintah daerah maupun pihak terkait.

“Kami dari pengurus PSHT Kabupaten Blitar mengakomodir keresahan seluruh anggota terkait kepastian hukum. Kami sudah dua kali bersurat ke DPRD, tiga kali ke Bupati, juga ke KONI hingga Wakil Bupati, tetapi sampai hari ini belum ada tanggapan nyata,” tegas Nanggolo yang akrab disapa Bagas.

Bagas menjelaskan, berbagai upaya komunikasi telah ditempuh selama bertahun-tahun, mulai dari surat resmi hingga silaturahmi langsung. Namun, menurutnya, persoalan yang dihadapi warga PSHT tak kunjung menemukan penyelesaian.

“Kami sudah sembilan tahun mengalami intimidasi, intervensi, perundungan, bahkan tindakan kekerasan. Kami terus menahan diri dan menjaga anggota agar tetap kondusif, tetapi massa sudah terlalu lama menunggu kepastian,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, PSHT mendesak Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Forkopimda segera mengambil langkah tegas terhadap keberadaan organisasi yang dianggap ilegal dan meresahkan masyarakat.

“Kami meminta pemerintah dan Forkopimda bersikap tegas terhadap organisasi PSHT abal-abal. Kami butuh kepastian dan payung hukum yang jelas demi menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” tandasnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kapolres Blitar AKBP Rivanda menyatakan pihaknya bersama Forkopimda akan segera menggelar rapat koordinasi guna membahas penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami bersama Forkopimda, termasuk melibatkan Bupati Blitar, akan segera melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi dan penyelesaian terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa pihak legislatif siap menampung seluruh aspirasi masyarakat dan memfasilitasi komunikasi antar pihak agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog serta musyawarah.

Ia juga mengimbau seluruh anggota PSHT untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung agar situasi di Kabupaten Blitar tetap kondusif.

Di sisi lain, Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar, Fatatoh, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan KONI Pusat maupun KONI Jawa Timur terkait persoalan tersebut.

“Kami segera berkirim surat kepada KONI Pusat dan KONI Jawa Timur untuk menindaklanjuti persoalan ini. Namun kami juga berharap seluruh warga PSHT tetap menjaga kondusivitas daerah,” ungkapnya saat berdialog dengan perwakilan massa aksi.

Aksi damai berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan berjalan tertib hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. (rf)